Connect with us

Ahok Ajukan PK, Sama Saja Mengipas Api dalam Sekam

Hukum

Ahok Ajukan PK, Sama Saja Mengipas Api dalam Sekam

ISLAMINEWS – Majelis hakim PN Jakarta Utara mulai memeriksa berkas Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hari ini, Senin (26/2/2018).

Pemeriksaan dilakukan di gedung eks PN Jakpus, Jl Gajah Mada No 18, Jakarta Pusat sekitar pukul 09.46 WIB. Sidang dipimpin hakim ketua Mulyadi, dengan anggota Salman Alfaris dan Tugianto.

Hakim Mulyadi mulai memeriksa identitas tim kuasa hukum dan jaksa penuntut umum (JPU). Kemudian, tim kuasa hukum Ahok langsung menyerahkan berkas memori PK kepada hakim.

Tak telihat Ahok dalam sidang ini. Menurut kuasa hukumnya, Fifi Lety Indra, kehadiran Ahok diwakilkan kepada tim kuasa hukum.

Jelang proses pemeriksaan, massa yang berasal dari berbagai ormas sudah mulai berdatangan sejak pukul 07.40 WIB.

Mereka berkumpul di depan gedung eks PN Jakarta Pusat sambil membawa spanduk dan poster yang mengecam Ahok. Mereka juga menyanyikan yel-yel dan lagu bela Islam, serta sholawat.

Aksi yang dlakukan massa Forum Umat Islam (FUI) Al-Khaththath, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 tersebut untuk mengawal sidang sekaligus menolak PK Ahok.

Sementara itu, pihak kepolisian menempatkan 2 unit mobil barakuda dan 2 mobil anti huruhara di lokasi aksi. Tidak kurang dari 2000 polisi bersiaga di depan gedung.

Lalu lintas di sekitar lokasi terlihat masih cukup ramai lancar. Belum ada penutupan jalur di sekitar lokasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan untuk mengamankan jalannya sidang, ada sekitar 2000-an yang bersiaga di ruang sidang maupun di luar. “Sekitar 2000-an,” ujarnya, Senin (26/2/2018).

Untuk menghindari terjadinya bentrok antara massa yang pro Ahok dan kontra, aparat kepolisian akan menyekat kedua massa.

Argo berharap, massa tidak melakukan tindakan anarkistis selama aksi digelar. “Kami harap massa bisa mengikuti perintah petugas di lapangan,” ucap Argo.

Polisi memeriksa barang bawaan pengunjung, agar tidak ada barang-barang membahayakan yang dibawa ke dalam sidang.

Ahok Bandingkan dengan Buni Yani
Pendaftaran PK dilakukan Ahok pada 2 Februari 2018, terkait vonis 2 tahun penjara karena penondaan agama yang dijatuhkan majelis hakim pada Mei 2017.

Dari pihak kejaksaan rencananya akan diwakili jaksa Ali Mukartono, ketua tim jaksa penuntut umum (JPU) kasus Ahok dalam perkara penodaan agama.

Adapun alasan pengajuan PK, didasari oleh perbandingan antara vonis yang dijatuhkan kepada Ahok dengan putusan Buni Yani di PN Bandung.

Hakim PN Bandung memutuskan, Buni Yani secara sah dan meyakinkan terbukti memotong video Ahok yang sedang berbicara di depan puluhan nelayan di Kepulauan Seribu.

Saat ini, Ahok masih menjalani masa hukuman di Rutan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara Buni Yani divonis 1,5 tahun penjara karea melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Jadi, dia membandingkan dengan perkara Buni Yani yang telah diputus,” kata anggota Humas PN Jakarta Utara, Jootje Sampaleng, Rabu (21/2/2018).

Kuasa hukum Ahok juga menganggap, majelis hakim khilaf atau keliru ketika vonis djathkan kepada Ahok.

Permintaan Ahok
Kuasa hukum Ahok, Josefina Agatha Syukur mengatakan, tidak ada alasan khusus PK yang diajukan Ahok setelah 8 bulan mendekam di penjara.

Pengajuan PK, merupakan keinginan Ahok setelah berdiskusi dengan kuasa hukumnya.

Tim pengacara sudah menyiapkan bukti-bukti untuk mendukung PK. Ahok akan didampingi tiga kuasa hukum saat sidang PK, yakni Fifi Lety Indra, Josefina Agatha Syukur, dan Daniel.

Masalah Sensitif
Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zaitun Rasmin menyatakan, PK adalah hak setiap warga negara.

Namun harus dipahami bahwa isu sangat sensitif. “Jadi pertimbangannya bahwa ini masalah yang sensitif,” katanya.

Zaitun berharap hakim tidak terpengaruh oleh apa pun. “GNPF otomatis mengawal melalui tim advokasi,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif keberatan dengan PK Ahok. Ini adalah bentuk ketidakadilan hukum.

“Jangan mancing-mancing umat deh. Pemerintah jangan mancing-mancing umat,” katanya.

Senada dengan Slamet, Eggi Sudjana mengkritik materi PK Ahok. Menurut Eggi, alasan pengajuan PK dengan menggunakan putusan Buni Yani tidak masuk akal. Sebab, perkara Buni Yani bebeda kasusnya dengan Ahok.

“Dalam PK, yang dimaksud kekhilafan hakim harus kasus yang dihadapi, bukan kasus orang lain,” katanya.
Justru kekhilafan hakim terjadi pada vonis Buni Yani. Pasalnya, Ahok dinyatakan terbukti melakukan penodaan agama berdasarkan rekaman video yang disebarkan oleh Buni Yani.

“Kalau hakim memvonis Ahok bersalah dan meghukum dua tahun penjara karena Buni Yani, artinya Buni Yani yang bener,” katanya.
Karena itulah, Eggi meminta MA menolak permohonan PK Ahok. [iNews/kjc]

Loading...

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Hukum

Gabung Grup Telegram

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
%d blogger menyukai ini:
[KLIK 2X CLOSE]