Connect with us

Babak Baru Amien vs Luhut, Elite Partai Mulai Saling Serang dan PAN Beberkan Data

Politik

Babak Baru Amien vs Luhut, Elite Partai Mulai Saling Serang dan PAN Beberkan Data

ISLAMINEWS.com – Kontroversi kritikan Amien Rais bahwa program sertifikasi tanah Presiden Jokowi adalah pengibulan, masih terus berlanjut. Jual beli ‘serangan’ telah terjadi, kini masuk ke babak kedua.

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menantang agar kritik perlu disertai data, bukan hanya asal bicara. “Jadi kalau berkelahi data. Data ini bisa dipertanggung jawabkan,” ujar Luhut di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).

Sebelum menantang adu data, Luhut sudah mengawali reaksi serangan Amien dengan ancaman mengungkap ‘dosa’ seorang senior, seolah menandai babak pertama perang pernyataan dua politisi ini.

Di babak kedua, partai-partai politik bereaksi, baik parpol yang pro-pemerintah atau yang bukan. PAN yakin 100% bahwa Amien punya landasan data yang kuat di balik kritik kerasnya. Maka Luhut tak perlu menyerang kelemahan data Amien dalam ‘kelahi’ politik ini.

“Jangan kira Pak Amien nggak punya data juga. Siapa yang tahu? Saya yakin Pak Amien itu guru besar yang mempunyai data-data dan dia tahu itu,” kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Senin (26/3/2018). Meski begitu, Saleh tak setuju dengan istilah ‘berkelahi’, soalnya maksud Amien lewat kritiknya adalah demi perbaikan Indonesia, bukan semata-mata berkelahi.

PKB membela Luhut. Isu agraria yang disorot Amien Rais adalah isu yang perlu dibicarakan menggunakan data. Maka dalam hal ini, tantangan Luhut agar kritik disertai data adalah tantangan yang tepat.

“Benar itu, apa pun tentang kondisi negara ini penting untuk berdasarkan data. Baik data formal maupun fakta-fakta lapangan, termasuk dalam persoalan penguasaan tanah ini,” kata Wasekjen PKB Daniel Johan saat dihubungi, Senin (26/3/2018).

Lain PKB, lain PKS. Lewat Ketua DPP Mardani Ali Sera, PKS membela Amien. “Pak Amien pasti punya data. Akan dibuka pada waktunya. Sehingga publik tahu dan sadar pentingnya masalah pertanahan ini,” tutur Mardani, Senin (26/3/2018).

Partai NasDem, dikenal sebagai pendukung Presiden Jokowi, tentu saja membela Luhut. NasDem mendukung argumentasi Luhut dan mengatakan segala macam kritik perlu dikuatkan dengan data. Supaya diharapkan kritik tersebut tidak berkembang secara liar dan menjadi hoax.

“Jika kritik tidak didukung data maka hanya akan ribut saja dan jadi berita hoax dan tentu tidak bermanfaat bagi semua pihak,” tutur Sekjen NasDem Johnny G Plate, Senin (26/3/2018).

Namun Partai Golkar punya pandangan lain. Menurut Wasekjen Golkar Sarmuji, tantangan untuk menyajikan data itu tak dimaksudkan Luhut untuk menyerang Amien Rais. Itu lebih tepatnya adalah imbauan kepada kader Golkar yang saat 25 Maret sedang menjalani pembekalan untuk caleg di Hotel Red Top, dan Luhut berbicara di situ.

Apapun maksud ‘sang penutur’, nasib tuturan bakal sangat tergantung oleh ‘sang penafsir’. Tuturan Luhut kadung ditafsirkan sebagai tantangan ke Amien Rais.

Wakil Ketua Umum PAN yang juga putra Amien Rais, Hanafi Rais, menyatakan kritikan Amien Rais soal agraria adalah kritikan berdasarkan data. Amien Rais menyebut 74% lahan dikuasai sekelompok orang saja, itu adalah hasil laporan Bank Dunia.

“74 persen tanah negara dikuasai segelintir orang itu, itu adalah laporan Bank Dunia tahun 2015. Itu kan ada datanya, jangan dibantah,” kata Hanafi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Tak perlu menunggu waktu lama, selang sehari saja, Bank Dunia membantah klaim Hanafi Rais. Bank Dunia menegaskan tidak pernah mengeluarkan data tentang kepemilikan tanah di Indonesia.

“World Bank tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar,” kata Country Director World Bank for Indonesia, Rodrigo A Chaves di Energy Building, Jakarta, Selasa (27/3/2018). Dia menyayangkan nama Bank Dunia ikut disebut dalam babak kedua pertarungan Amien vs Luhut ini.

Terbaru, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo menjawab tantangan Luhut untuk ‘berkelahi’ dengan data. Meski sebenarnya Dradjad tak sepakat dengan kata ‘berkelahi’ untuk adu data dengan Luhut.

Program bagi bagi sertifikat tanah disebutnya tak sesuai target. Drajad menyampaikan kritik ini sambil membeberkan data.

Kata Drajad, pemerintah menyatakan berhasil mencapai target BBS sejumlah 5 juta bidang tanah pada 2017. Berita ini termuat dalam situs Sekretariat Kabinet (Setkab) dan disampaikan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan.

Selama 32 bulan (2015-Agustus 2017), yang selesai sertifikasinya baru 2.889.993 bidang atau rata-rata sekitar 90.300 bidang/bulan. Namun selama 4 bulan berikutnya, ada 2,1 juta yang diselesaikan atau 527.500 bidang/bulan.

Data Kementerian Agraria yang dilihat pengamat ekonomi dari Indef itu menunjukkan perbedaan dengan yang dirilis di situs Setkab. Menurut data Kementerian Agraria, jumlah bidang yang selesai baru 4,23 juta.

“Jadi realitasnya, BBS (bagi-bagi sertifikat) meleset 15,4% dari target! Itu pun dengan capaian per bulan yang naik 3,7 kali lipat, tapi pemberitaan yang muncul, BBS berhasil 5 juta,” paparnya.

Drajad juga mengkritik soal redistribusi lahan, komponen program yang seharusnya digalakkan dalam kebijakan reforma agraria. Ternyata kontribusi redistribusi ini sangat kecil. Misalnya, selama periode 2015-Agustus 2017, terdapat 245.097 bidang tanah redistribusi yang mendapat sertifikat. Angka tersebut hanya 8,5% dari jumlah sertifikat. “Itu pun belum jelas, apakah ada redistribusi dari korporasi besar?” tanya Dradjad.

Menurut dia, esensi kritik Amien Rais soal ketimpangan penguasaan lahan adalah agar pemerintah menjalankan program reformasi agraria dengan benar. Reformasi agraria harus bisa mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah, sekaligus ketimpangan aliran manfaat dari tanah. Jika tidak tepat konsep dan implementasinya, RA bisa kontraproduktif, bahkan menghancurkan perekonomian.

Apakah jual beli serangan kritik ini bakal terus berlanjut, atau hanya berakhir di babak kedua ini? Kita nantikan saja.   (iNews/dtk)

Loading...

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Politik

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
shares
%d blogger menyukai ini:
[Close Klik 2X]