Connect with us

Bicarakan Pilpres 2019 di Istana Milik Rakyat, Jokowi Dikecam dan akan Dilaporkan ke Ombudsman

Nasional

Bicarakan Pilpres 2019 di Istana Milik Rakyat, Jokowi Dikecam dan akan Dilaporkan ke Ombudsman

ISLAMINEWS – Pertemuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu menuai kecaman dan berbuntut panjang. Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) akan melaporkan pertemuan tersebut ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi pemilu lantaran membahas pemenangan Pilpres 2019 di Istana. Sementara Kesatuan Mahasiswa dan Pemuda Penjaga Indonesia (KMPPI) akan melakukan aksi demo di depan Istana karena menilai Presiden melakukan pelanggaran hukum.

Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman mengemukakan,Istana jangan dijadikan tempat untuk membahas agenda-agenda politik yang hanya mementingkan salah satu kelompok, seperti pemenangan Pilpres 2019, tidak dilakukan di Istana.

“Istana tempat kerja resmi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Istana adalah milik seluruh rakyat, bukan milik sekelompok orang pendukung partisan Presiden saja,” ujar Habiburokhman kepada pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2018).

Terkait hal itu, ACTA berencana melaporkan pertemuan tersebut ke Ombudsman RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Dia menduga ada pelanggaran atau maladministrasi dalam pertemuan Jokowi- PSI karena kedua pihak membahas pemenangan Pilpres 2019 di Istana.

“Kita tidak boleh menoleransi sedikit pun penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis. Janganlah mempertontonkan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika secara berlebihan. Kita harus kedepankan sikap ksatria dan taat asas agar menjadi contoh yang baik bagi rakyat,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) di Istana Kepresidenan, Kamis (1/3/2018) sore. Para pengurus PSI yang datang ke Istana adalah Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP Tsamara Amany, tiba di Istana pada pukul 15.00 WIB. Pertemuan itu berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit.

PSI pun mengakui bahwa pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019. Salah satu strategi pemenangan yang dibahas adalah kampanye lewat media sosial.

“Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Sebab, Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar,” tutur Tsamara.

Sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan, pertemuan Presiden Joko Widodo bersama pengurus PSI hanya sebatas silaturahim. “Tidak ada materi yang sifatnya khusus karena pasti Presiden memahami bahwa Istana bukan untuk kegiatan bersifat politik praktis,” ucap Pramono, Sabtu (3/3/2018).

Bisa Digugat

Pengamat kebijakan publik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin mengatakan, dengan menerima pengurus PSI di Istana untuk menghadapi Pilpres 2019 jelas merupakan pelanggaran. Apalagi dalam UU Pemilu, Pemilukada dan Peraturan KPU jelas melarang penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan partisan.

Dengan adanya pelanggaran kembali oleh Jokowi maka harusnya ada komponen masyarakat yang berani melaporkan Jokowi dan PSI ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). “Pelaporan dilakukan agar ada proses penyadaran publik bahwa penguasa telah melakukan penyimpangan,” jelasnya.

Menurutnya, Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menabrak sejumlah peraturan dan UUD, dengan membicarakan strategi pemenangan politik di dalam Istana Negara.

“Jokowi bukan hanya menabrak peraturan tentang fasilitas negara, Joko Widodo juga menabrak UUD Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu menegaskan secara gamblang larangan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Tarigan Girsang mengatakan, seandainya benar terjadi terjadi pelanggaran yang dilakukan Jokowi dengan menerima pengurus PSI di Istana untuk membicarakan pemenangan Pilpres 2019 maka secara etika hal tersebut tidak layak dilakukan Jokowi. Seorang presiden janganlah menyalahgunakan kekuasaan karena Istana merupakan tempat bagaimana mengurus kepentingan negara secara keseluruhan.

“Kita berharap pemimpin negara dalam hal ini Kepala Negara tidak memberikan contoh buruk karena hanya ingin mempertahankan kekuasaan. Jadikan Istana sebagai tempat untuk mengurus kepentingan umum bagi negara dan bangsa. Sebagaimana amanat dan tujuan kita bernegara,” ujar Edysa.

Lelaki yang akrab disapa Eki ini menuturkan, jikapun Jokowi ingin melanjutkan kekuasaan maka selayaknya jangan menggunakan dan memanfaatkan aset negara. Berilah contoh yang baik sebagai kepala negara untuk semua rakyatnya. Sehingga bisa menempatkan mana kepentingan pribadi dan mana yang merupakan kepentingan negara yang kebijakannya untuk semua rakyat.

Konsolidasi Pilpres

Peneliti the Political Literacy Institute, Adi Prayitno mengatakan perlu ada klarifikasi dari istana soal dugaan adanya pembahasan strategi pemenangan Pilpres saat PSI berkunjung.

“Jika silaturahmi politik PSI ke Istana untuk bahas pemenangan Pilpres tentu sangat disayangkan. Karena Istana adalah lembaga sakral yang harus dijaga marwahnya dari anasir-anasir kepentingan politik apapun. Istana adalah simbol kenegaraan untuk membicarakan masa depan Indonesia. Bukan untuk tujuan politik. Khawatir ini hanya akan menjadi preseden buruk nantinya ke depan,” paparnya kepada Harian Terbit di Jakarta, Minggu (4/3/2018).

Menurut Adi, seharusnya sejak awal sudah ada yang mengingatkan, agar tidak timbul masalah. “Terlepas benar tidaknya pembicaraan soal strategi pemenangan di istana, menerima pengurus parpol dengan atribut lengkap sangat tak elok. Jika urusan konsolidasi kemenangan mestinya dibicarakan di tempat yang semestinya. Misalnya di kantor-kantor parpol pengusung pemerintah saat ini. Mestinya harus dibedakan soal urusan pribadi, urusan parpol, dan urusan kenegaraan,” tegasnya. [iNews/htc]

Gabung Di Grup Telegram. KIK DISINI
Loading...

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Nasional

G+ Official

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
%d blogger menyukai ini:
[KLIK 2X CLOSE]