Connect with us

Di Indonesia, Bahkan Kabinet Jokowi Ternyata Belum Paham Ekonomi Digital

Ekonomi

Di Indonesia, Bahkan Kabinet Jokowi Ternyata Belum Paham Ekonomi Digital

ISLAMINEWS.com – Tak perlu malu mengakui jika sebagian dari kita belum memahami sistem ekonomi digital. Di Indonesia ini bahkan pemangku kebijakan yang tergabung dalam kabint kerja yang menjadi penentu gerak laju ekonomi negara ini saja belum memahami masalah ini. Ya, ternyata Kabinet Presiden Jokowi beum menguasai ekonomii digital. Padahal, ekosistem digital ini tumbuh dengan sangat cepat.

Sebagaimana dilansir CNN Indonesia, hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rabu (28/2). Sri Mulyani mengakui, para pemangku kebijakan yang tergabung dalam kabinet kerja belum sepenuhnya memahami ekonomi digital ini. Akibatnya, peerintah hingga kini belum ada kebijakan yang mampu mengakomodasi pesatnya pertumbuhan tersebut.

Sri Mulyani juga berkisah, Presiden Joko Widodo sampai harus memanggil pelaku usaha digital seperti GoJek dan RuangGuru untuk presentasi di depan cabinet mengenai kondisi yang terjadi di Indonesia. Presiden Jokowi bahkan juga memanggil guru dari Massachusetts Institut of Technology (MIT) untuk mengajarkan digitalisasi epada ejabat teras dari eselon I, II dan III demi merespon kebutuhan birokrasi yang cepat.

Baru setelah itu, kata Bu Ani, demikian Menkeu biasa disebut, pemerintah mulai mampu membaca kondisi yang terjadi saat ini. Masalahnya, perkembangan ekonomi digital tidak bisa dipahami secara biasa tetapi harus dengan kecepatan tinggi saking cepatnya ekosistem digital berkembang. Lalu apa yang ditempuh pemeritah untuk merespon dan mendrong pertumbuhan industry digital di Indonesia?

Beberapa kebijakan sudah diluncurkan, Kementerian Keuangan merespon pertumbuhan ekonomi digital dengan mengajukan paket insentif bagi perusahaan rintisan (start up) melalui pembiayaan dari pemodal ventura. Melalui kebijakan ini, maka pendapatan yang masuk ke perusahaan modal ventura dari penyaluran pembiayaan start up akan dibebaskan sebagai obyek pajak penghasilan.

Buan itu saja, Kemenkeu juga merevisi ketentuan mengenai ambang batas UMKM yang bisa enjadi mitra pasangan perusahaan modal ventura. Sebelumnya, kriteria UMKM adalah badan usaha dengan penjualan bersih tidak melebihi Rp. 5 miliar per tahun. Ketentuan ini nantinya akan diubah menjadi Rp. 50 miliar agar semakin banyak start up berbentuk UMKM bisa memanfaatkan pembiayaan dari perusahaan modal ventura. Saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan berbagai kebijakan yang dirancang untuk mendorong perkembangan start up di Indonesia. Namun kebijakan itu akan diluncurkan sembari menunggu perkembangan dunia start up di Indonesia. (iNews/kon)

Loading...

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Ekonomi

Gabung Grup Telegram

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
%d blogger menyukai ini: