Connect with us

Disebut Setnov Dalam Sidang Korupsi E-KTP, Puan: Itu Tidak Benar!

Hukum

Disebut Setnov Dalam Sidang Korupsi E-KTP, Puan: Itu Tidak Benar!

ISLAMINEWS.com – Menko PMK Puan Maharani membantah tudingan terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto yang menyebut dirinya menerima aliran dana sebesar USD500 ribu dari megaproyek e-KTP. Tudingan Setnov, kata dia, hanya berdasarkan kata-kata dan bukan fakta hukum.

“Apa yang disampaikan beliau itu tidak benar. Dan tidak ada dasarnya. Ini merupakan masalah hukum tentu saja harusnya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada. Bukan katanya-katanya. Jadi itu tidak benar apa yang disampaikan pak SN (Setya Novanto),” kata Puan di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Puan memang mengenal Direktur PT Delta Energy Made Oka Masagung. Namun, ia membantah tudingan Setya Novanto yang menyebut dirinya menerima duit e-KTP dari Oka. Sebab, orangtua Oka merupakan teman baik Bung Karno.

“Saya kenal dengan Made Oka. Karena kebetulan beliau itu teman keluarga Bung Karno. Dimana bapak dan ibunya Pak Made oka itu adalah teman baik dari Bung Karno. Saya kenal dengan Bapak Made Oka. Juga kakaknya, dan adiknya,” imbuhnya.

Puan yang merupakan mantan ketua fraksi PDIP itu juga membantah pernah membahas proyek e-KTP bersama dengan OK maupun mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Selain itu, ia juga tak pernah mengenal Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta keponakannya Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang menyebut telah memberikannya USD500 ribu dari e-KTP.

“Sama sekali enggak pernah. Dan saya enggak bicara e-KTP. Bukan hanya dengan Pak Oka. Dengan pak SN lain-lain juga enggak pernah bicara. Dengan nama-nama yang disebutkan kemarin juga sama sekali enggak kenal,” imbuhnya.

Putri Presiden kelima Indonesia ini mendukung proses hukum yang telah dilakukan KPK dalam mengusut skandal megakorupsi e-KTP. “Proses hukum yang sedang berjalan jadi semuanya ini masalah hukum harusnya dasarnya itu fakta-fakta hukum. Kita enggak bisa kemudian katanya ini, katanya itu. Namun yang bisa saya sampaikan bahwa apa yang jadi pernyataan Pak SN itu enggak benar adanya,” tegasnya.

Ia menambahkan, proyek pengadaan e-KTP merupakan usulan dari para fraksi pendukung pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara, fraksi PDIP kala itu memilih berada di luar pemerintahan.

“Jadi kalau memang semua hal yang berkaitan dengan hal-hal yang di DPR, tentu saja ada tapi saya enggak pernah ikut berbicara tentang masalah e-KTP,” tandasnya. [iNews/okz]

Loading...

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Hukum

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
shares
%d blogger menyukai ini:
[Close Klik 2X]