Connect with us

Jokowi Digerayangi “Hantu Hoax”, Pelaku Berlindung Dibalik Kebebasan Pers?

Politik

Jokowi Digerayangi “Hantu Hoax”, Pelaku Berlindung Dibalik Kebebasan Pers?

ISLAMINEWS.com – Hoax stigmatif PKI atas Presiden Joko Widodo kembali mendapat respons. Jokowi menyatakan kekesalannya terkait dengan tuduhan bahwa dirinya diidentikkan sebagai pendukung PKI dan membiarkan kader-kader PKI bangkit dengan kata ‘gebuk’ (14/3).

Hendardi Ketua Setara Institute menyatakan, kepemimpinan Jokowi menghadapi serangan serius stigma mendukung PKI dan membiarkan kader-kader PKI bangkit dan menduduki sejumlah jabatan strategis.

“Sejak menjelang Pemilu 2014, isu ini terus dihembuskan oleh lawan politik Jokowi yang secara sistematis akan berpotensi melemahkan elektabilitas Jokowi pada 2019,” Ungkap Hendardi kepada Sebarr.com.

Bagaimana pun kata Hendardi, di era pascakebenaran (post-truth era), hoax yang diproduksi secara sistematis dan berkelanjutan akan dianggap kebenaran oleh para pembaca/penerima pesan. Karena itu ekspresi Jokowi dapat dipahami sebagai upaya menolak pengarusutamaan (mainstreaming) hoax PKI itu agar tidak menjadi kebenaran palsu.

Hoax semacam ini jelas merupakan kerja politik oleh pihak-pihak yang disengaja (by design) untuk tujuan-tujuan politik tertentu, bisa dilakukan oleh pendukung parta-partai politik, bisa juga oleh kelompok professional yang dipekerjakan sebagai pihak yang bertugas melemahkan legitimasi kepemimpinan Jokowi.

Sebagai bagian dari bentuk tindakan pelanggaran hukum, penyebar hoax harus ditindak secara hukum.

Pengamat media sosial Nukman Luthfie mengatakan, Hoax selalu hadir dan menguat menjelang pemilihan pemimpin baik Pilkada maupun Pilpres, Hoax menurutnya memang sengaja dibuat untuk mendelegetimasi pemerintahan, dalam hal ini sasaran utama yang dimaksud adalah Presiden Joko Widodo.

Ia meyakini jika dibiarkan, Hoax akan tumbuh berkembang dan menggerus semua upaya positif yang dilakukan pemerintah melalui kabinet kerja.

“Hoax kan memang dibuat untuk mendelegetimasi pemerintahan, kalau dibiarkan ya akan berpengaruh ke kepemimpinan Jokowi. Jika hoax itu dimakan oleh publik, kepercayaan ke Jokowi akan menurun, sehingga apapun hal positif yang dilakukan pemerintahan Jokowi akan tertutup oleh hoax” ujar Nukman kepada Sebarr.com, Kamis (15/3).

Nukman Luthfie mengingatkan, jurnalis harus dapat menyajikan informasi sesuai data dan fakta. Ia meminta agar pewarta tidak mengorbankan akurasi demi kecepatan semata.

Pasalnya, publik menaruh asa kepada wartawan untuk menyajikan informasi yang akurat.

Nukman lalu memperlihatkan informasi persebaran hoaks yang berseliweran di berbagai media.

Berdasarkan data yang ia miliki, bentuk hoaks yang paling sering diterima publik berupa tulisan sebesar 62,10%, gambar 37,50%, dan video 0,40%.

“Sementara itu saluran penyebaran berita hoaks melalui radio 1,20%, email 3,10%, media cetak 5%, televisi 8,70%, situs web 34,90%, aplikasi chat 62,80%, dan sosial media 92,40%,” ungkapnya.

Dalam diskusi publik bertajuk “Hantu Hoax dalam Pemberitaan Media.”, yang diinisiasi oleh Poros Wartawan Jakarta (PWJ), Rabu (14/3), peneliti senior LP3ES Rahadi T Wiratama berujar, selama ini kelompok pro ujaran kebencian dan SARA selalu berlindung dibalik kebebasan berekspresi.

Padahal, apa yang mereka lakukan bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi.

“Demokrasi itu tak pernah gamang, tegas. Tidak ada dalil apapun yang menyebutkan penyebaran kebencian sebagai kebebasan berekspresi,” tegas Rahadi.

Dikesempatan yang sama wartawan senior Budiarto Shambazy menuturkan, penyebar hoaks merupakan pelaku kriminal. Karenanya, mereka tidak bisa disamakan dengan pewarta yang menulis informasi berdasarkan data dan fakta. “Mereka itu kriminal, disinformasi,” ujar Budiarto.

Dia menilai, pasca tumbangnya rezim otoriter Orde Baru, sistem pers di Indonesia semakin liberal. Hal itu ditandai dengan menjamurnya media, tak terkecuali media sosial. “Siapapun bisa menulis dan memberitakan, tanpa verifikasi,” ucapnya.

Berita bohong sendiri pada umumnya berkutat pada isu-isu politik. Karena itu, ia meminta media mainstream dapat mengalihkan perhatian publik kepada isu-isu lainnya yang jarak dihinggapi hoaks.

“Volume pemberitaan media mainstream akan banyak terpecah ke banyak peristiwa. Mau puasa, lebaran, Asian Games, Piala Dunia, jadi kelihatannya publik bisa teralihkan dari hoaks,” tutur dia.

Direktur Informasi dan Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengatakan, persebaran hoaks menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 akan semakin menguat.

“Pastinya lebih tinggi. Di tahun politik sudah mulai mengarah ke situ, apalagi memasuki Pilpres 2019,” ujarnya.

Wawan berujar, berdasarkan hasil patroli siber, aparat penegak hukum yakin akan menemukan dalang di balik maraknya penyebaran hoaks di media sosial.

Apalagi, saat ini pihaknya telah memiliki alat yang canggih untuk mendeteksi arus informasi bohong tersebut.

“Peralatan sudah canggih. Mudah sekali untuk menemukan siapa pengunggah pertama, dan kebanyakan pasti ketemu itu,” ucapnya.

Meski demikian, BIN dan Polri mengaku selalu mengedepankan aspek pencegahan ketimbang penindakan. (iNews/kf)

Loading...

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Politik

Gabung Grup Telegram

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
%d blogger menyukai ini:
[KLIK 2X CLOSE]