Connect with us

Jokowi Nekat Lantik Isdianto, Akibatnya Bisa Dilengserkan Atau Elektabilitas Terkuras

Politik

Jokowi Nekat Lantik Isdianto, Akibatnya Bisa Dilengserkan Atau Elektabilitas Terkuras

ISLAMINEWS.com – Langkah Presiden Joko Widodo yang nekat melantik Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan 2016-2021 dinilai sebagai kecerobohan.

Pasalnya, pelantikan Isdianto diduga melanggar UU 10/2016 tentang Pilkada. Selain itu, saat ini sedang berjalan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang terkait pencalonan tunggal Isdianto tersebut.

Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto menilai bahwa pelantikan yang diduga melanggar UU Pilkada itu justru menjadi blunder bagi Jokowi sapaan akrab kepala negara.

Menurut Andrianto, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, Jokowi bisa saja dilengserkan apabila terbukti melanggar UU.

“Kalau Jokowi terbukti melanggar UU, bisa saja dia dilengserkan. Bisa jadi demikian,” katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (29/3).

Yang kedua, tingkat elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019 khususnya di Kepri bakalan tergerus karena adanya resistansi dari masyarakat di sana maupun publik secara nasional.

Mestinya, lanjut Andrianto, memasuki tahun politik seperti sekarang ini, mantan Walikota Solo itu bertindak lebih hati-hati karena semua langkah bakalan bernilai politis. Untuk itu, kesalahan kecil saja justru bakalan menjadi bumerang.

“Seyogyanya ditimbang kembali soal ini. Bila tidak, akan jadi bumerang buat Jokowi,” terangnya.

Presiden Jokowi melantik Isdianto sebagai Wagub Kepri, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3).

Isdianto adalah adik kandung almarhum Muhammad Sani, mantan Gubernur Kepri yang meninggal dunia karena sakit tidak lama setelah dinyatakan terpilih pada Pilgub Kepri 2015. Isdianto sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepri.

Penetapan Isdianto sebagai Wagub Kepri oleh DPRD Kepri sebelumnya mendapat penolakan dari sejumlah pihak termasuk beberapa parpol pengusung Muhammad Sani-Nurdin Basirun. Pasalnya, penetapan Isdianto diduga melanggar UU 10/2016 tentang Pilkada.

Dalam Pasal 176 UU 10/2016 disebutkan, parpol atau gabungan parpol harus mengusulkan dua nama calon Wagub ke DPRD melalui Gubernur. Faktanya, Isdianto adalah calon tunggal yang dipilih aklamasi.

“Saya rasa Jokowi jangan gegabah dalam hal ini. Karena mekanisme sangat bertentangan dengan Pasal 176 UU 10/2016. Harus dua nama diusulkan. Nah, yang ini kan tunggal,” demikian Andrianto.    (iNews/rml)

Gabung Di Grup Telegram<>. @T.ME/ISLAMINEWSCOM
Loading...

Comments

comments

2 Comments

2 Comments

  1. Joko Harianto

    Maret 29, 2018 at 9:27 am

    Kenapa harus di jadikan suatu masalah..?? Dalam hal ini tugas Presiden hanya melantik pejabat di daerah tentunya atas Rekomendasi/masukan dari Kemendagri sedangkan untuk pemilihan figur/tokoh pimpinan kepala daerah adalah hak politik dari rakyat di daerah itu sendiri. Untuk yang di Kepri harusnya di tanyakan kepada DPRD setempat, kenapa pemilihan Isdianto dilakukan secara aklamasi..??

  2. Ali Arsyad Ramadhan

    Maret 30, 2018 at 1:22 am

    Hal yang biasa jika ada pejabat yang berhalangan tetap (meninggal) diganti oleh pejabat satu tingkat di bawahnya. Untuk kasus ini yang harusnya ditanyakan pertama kali untuk penunjukkan dan persetujuan pergantian pejabat Wagub harusnya DPRD karena yang berhak memilih adalah mereka. Seperti kita tahu anggota DPRD terdiri dari parpol peserta pemilu. Jadi kenapa yang mesti disalahi adalah Presiden..??

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Politik

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
%d blogger menyukai ini:
[Close Klik 2X]