Connect with us

KPK Harap Jangan Sampai Ada Tersangka yang Dilantik Jadi Kepala Daerah

Hukum

KPK Harap Jangan Sampai Ada Tersangka yang Dilantik Jadi Kepala Daerah

ISLAMINEWS – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meninginkan proses hukum calon kepala daerah harus tetap jalan walaupun yang bersangkutan sedang menjadi peserta Pilkada Serentak 2018.

Untuk itu, KPK mengusulkan pemerintah menerbitkan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang memberikan jalan supaya partai politik bisa mengganti calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Supaya pilkada bisa berjalan baik, ya harus ada langkah-langkah dari pemerintah. Bayangkan saja sudah jadi tersangka dilantik, kan juga rasanya tidak etis ya,” kata Agus di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Menurut Agus, dengan aturan yang ada saat ini, perppu perlu dibuat oleh pemerintah. Sebab, saat ini seorang calon kepala daerah tetap bisa bertarung dalam pilkada, bahkan bisa dilantik sebagai kepala daerah meski statusnya tersangka kasus korupsi.

Agus menilai, dengan adanya ketentuan partai politik bisa mengganti calon kepala daerah berstatus tersangka, maka rakyatlah yang diuntungkan.

“Sehingga rakyat juga bisa mendapatkan calon yang terbaik (di pilkada),” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda penetapan tersangka calon kepala daerah.

Namun, KPK menolak permintaan tersebut. Agus Rahardjo bahkan mengaku sudah menandatangi satu surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka calon kepala daerah.

Agus mengatakan, KPK pasti akan segara mengumumkan nama calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka kasus korupsi. Namun, ia menutup rapat siapa calon kepala daerah tersebut.

Selain itu Agus juga menambahkan, ada kemungkian pengumuman tersangka tersebut menunggu sprindik lainnya. Artinya, tidak hanya satu nama tersangka yang akan diumumkan oleh KPK. [iNews/jpi]

Gabung Di Grup Telegram. KIK DISINI
Loading...

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Hukum

G+ Official

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
%d blogger menyukai ini:
[KLIK 2X CLOSE]