Connect with us

KPK Harus Segera Usut Dugaan Keterlibatan Puan dan Pramono Anung

Hukum

KPK Harus Segera Usut Dugaan Keterlibatan Puan dan Pramono Anung

ISLAMINEWS.com – Labor Institute Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti pernyataan Setya Novanto yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung kecipratan dana e-KTP.

“Kami mendesak KPK segera bertindak untuk segera menyelidiki kasus tersebut,” ucap Analis Politik & HAM Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, Kamis (22/3).

Menurut Andi, Setyanto Novanto sebaiknya segera melaporkan hal tersebut kepada KPK agar KPK segera bertindak untuk memulai penyelidikan dengan memanggil kedua orang dekat Presiden Jokowi tersebut.

“Kami berpendapat bahwa KPK sebagai institusi negara harus beracuan atas teori penegakkan hukum Lawrence Friedman,” bebernya.

Friedman, kata dia, mengatakan bahwa penegakkan hukum harus memperhatikan 3 hal, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

“KPK sebagian bagian dari struktur hukum sebagai perangkat hukum dalam pemberantasan korupsi harus all out dalam memberantas korupsi di Indonesia ini. Substansi hukum lewat undang-undang Pemberantasan Korupsi No 20 Tahun 2001 telah tersedia,” lanjutnya.

“Tinggal sekarang bagaimana kebaranian KPK untuk mengungkap keterangan Setyanto Novanto tersebut,” katanya.

Dikatakan Andy, dalam era transparan dan demokrasi saat ini, eksistensi KPK lagi dinanti masyarakat. Penderitaan masyarakat cukup panjang karena kasus E KTP ini.

“Jutaan masyarakat sampai saat ini belum memiliki KTP elektronik. Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara lewat hak sipol-nya telah tersandera karena mega korupsi e-KTP ini,” pungkas Andy.

Sebelumnya, terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto blak-blakan saat menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/3).

Setya Novanto mengungkap keterlibatan politikus penting PDI Perjuangan dalam kasus yang menjeratnya. Mantan ketua DPR itu menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung ikut kecipratan uang e-KTP.

Menurutnya, Puan dan Pramono sebagai legislator PDIP di DPR 2009-2014 menerima uang masing-masing USD 500 ribu.

Berdasar penuturan Novanto, uang rasuah itu diserahkan pengusaha Made Oka Masagung ke Puan dan Pramono. Kala itu, Pramono merupakan wakil ketua DPR, sedangkan Puan adalah ketua Fraksi PDIP.

Novanto mengaku memperoleh informasi tentang uang untuk Pramono dan Puan berdasar pengakuan Oka dan Andi Agustinus alias Andi Narogong saat berkunjung ke rumahnya.

“Oka menyampaikan dia menyerahkan uang ke dewan,” ujar Novanto di kursi terdakwa. [iNews/psi]

Loading...

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Hukum

Gabung Grup Telegram

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
%d blogger menyukai ini: