Connect with us

Mendagri Blunder, PSHTN Anggap Kebijakan Ini Mengaktifkan kembali Rezim Otoriter

Hukum

Mendagri Blunder, PSHTN Anggap Kebijakan Ini Mengaktifkan kembali Rezim Otoriter

Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas hukum Universitas Indonesia mendesak, supaya presiden Joko Widodo tidak melaksanakan ketetapan presiden terkait proposal dua perwira Tinggi (Pati) Polri jadi pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat (Pj) Gubernur. Proposal Plt Gubernur itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

“Kami mendesak presiden Jokowi guna tak mengeluarkan keputusan presiden tentang Plt atau Pj Gubernur berasal kalangan non sipil (TNI-Polri),” papar ketua PSHTN FHUI, Mustafa Fakhri pada keterangan tertulis yg di terima CNNIndonesia.com, Sabtu (27/1).

Musfata menyampaikan, perihal tertulis supaya jiwa reformasi yg mengagungkan keunggulan sipil dan sudah berjalan tatkala nyaris 20 tahun terus terpelihara. Menurut beliau, wacana pelantikan dua jenderal Polri menjadi Plt Gubernur itu sudah melukai amanah reformasi.

“Jabatan Pj Gubernur berasal elemen kepolisian tidak searah dgn UU Pilkada dan konstitusi juga berdampak terhadap pudarnya netralitas Polri yang merupakan wasiat semenjak reformasi,” kata dia.

Mustafa melanjutkan, pihaknya pula mengingatkan lagi sang penguasa untuk selalu mengurus negara ini pas dgn jalur undang-undang yg berdasarkan konstitusi.

“Jangan sampai kebijakan yg diputuskan pemerintah justru mengaktifkan lagi rezim otoritarianisme baru dan melumpuhkan kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” tutur dia.

Pada awal mulanya Mendagri Tjahjo Kumolo membujuk Polri supaya dua jenderalnya jadi Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatra Utara.

Ke-2 perwira tinggi yg rencananya diplot sbg Plt Gubernur yakni Asisten Kapolri bidang operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan sbg Plt Gubernur Jawa Barat juga kepala divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin jadi Plt Gubernur Sumatera Utara.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Arief M Edie menyebutkan ide memilih jenderal polisi menjabat Plt Gubernur itu tujuannya untuk membantu koordinasi antara Plt Gubernur bersama aparat keamanan dari polisi dan TNI, terpenting untuk mengerahkan pasukannya melindungi keamanan wilayah.

“Koordinasi lebih cepat. TNI dan Polri lebih bebas menjaga keamanan, agar tak menjadi bentrokan,” kata Arief kepada jurnalis di kantornya, jalan Merdeka Utara, Jumat (26/1).

Arief menyambung, keadaannya bakal berlainan seandainya Plt Gubernur berasal dari kalangan sipil. Menurut ia, kalangan sipil dikhawatirkan bakal menerima kesusahan berkoordinasi dgn aparat keamanan seandainya dibutuhkan sewaktu-waktu.

“Sipil juga mampu berkomunikasi, tapi menggerakkan pasukan sulit. Jadi apabila ada gesekan sedikit, bila itu tak dikomunikasikan dgn bagus, instansi keamanan akan sulit,” ucap Arief. [iNews/b7i]

Loading...

Incoming search terms:

  • rezim blunder

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Hukum

Gabung Grup Telegram

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
%d blogger menyukai ini:
[KLIK 2X CLOSE]