Connect with us

Novanto Curigai Penyidikan e-KTP Balas Dendam Agus Rahardjo di LKPP

Hukum

Novanto Curigai Penyidikan e-KTP Balas Dendam Agus Rahardjo di LKPP

ISLAMINEWS – Penasihat hukum mantan Ketua DPR Setya Novanto mencurigai penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan sikap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang saat itu dikepalai Ketua KPK saat ini Agus Rahardjo.

Ia menilai saran LKPP yang saat itu tidak diikuti pemerintah menjadi balas dendam Agus Rahardjo saat memimpin KPK.

“Ini kan pakai ilmu otak atik gathuk,” kata Maqdir, kepada wartawan, Jumat (2/1).

Padahal menurut dia pilihan pemerintah dan panitia lelang saat itu untuk tetap melanjutkan proyek e-KTP merupakan sebuah kebijakan yang tidak bisa diintervensi LKPP saat itu.

“Terhadap pilihan kebijakan pengadaan ikut saran LKPK atau tidak, tidak ada sangkut pautnya dengan Pak SN. Hal ini sepenuhnya kebijakan eksekutif,” kata dia.

Oleh karenanya menurut Mqadir sangat janggal bila akhirnya KPK memasukan persoalan tersebut ke dalam ranah hukum pidana korupsi. ‎

“Yang mejadi masalah sekarang dikesankan seolah-olah bila kebijakan mengenai penganggaran dan pengadaan di Kemendagri diintervensi oleh Pak SN, dan Pak SN dikatakan sebagai bosnya Andi bersama-sama dengan Andi mengaturnya,” kata dia.

Sebelumnya diwartakan, eks staf Wakil Presiden, Sofyan Djalil pernah meminta LKPP dan Kemendagri tak berselisih di media mengenai proyek e-KTP.

Hal itu dikatakan pejabat LKPP Setya Budi Arijanta saat bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.‎

“Waktu itu rapat di Kantor Wapres, Pak Sofyan Djalil yang memimpin rapat itu minta agar tidak ribut-ribut di media soal e-KTP,” kata Setya Budi.

Awalnya, dugaan penyimpangan proyek pengadaan e-KTP pernah dibahas di Kantor Wakil Presiden pada 2011. Wakil Presiden saat itu dijabat oleh Boediono, sementara LKPP ketika itu dipimpin Agus Rahardjo.

Saat itu, LKPP mengkritisi temuan pihaknya soal dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan proyek e-KTP. Gamawan Fauzi yang saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, tak terima dengan tudingan LKPP.

Gamawan kemudian melapor itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).‎

Menurut Setya, Presiden SBY waktu itu lalu menugaskan Boediono untuk menyelesaikan masalah antara LKPP dan Kemendagri. Kedua pihak kemudian dipertemukan di Kantor Wapres.

Dalam pertemuan itu, LKPP tetap pada keyakinan bahwa terjadi penyimpangan dalam proses lelang proyek e-KTP. LKPP bersikeras bahwa kontrak pengadaan e-KTP harus dibatalkan.‎

Namun, Sofyan Djalil minta proyek tetap dilaksanakan. Akhirnya, LKPP menarik diri dari pendampingan proyek.

“Waktu itu alasannya karena e-KTP itu dibutuhkan untuk pemilu, akhinya tetap dilanjutkan,” kata Setya.‎ [iNews/akt]

Loading...

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Hukum

Gabung Grup Telegram

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
%d blogger menyukai ini: