Connect with us

Pemerintah Tak Ingin Ada Definisi yang Jelas dalam RUU Terorisme

Hukum

Pemerintah Tak Ingin Ada Definisi yang Jelas dalam RUU Terorisme

ISLAMINEWS.com – Ketua Pansus RUU Terorisme ‘Romo’ Muhammad Syafii menyatakan sebenarnya pembahasan rancangan undang-undang tersebut sudah selesai. Bahkan tim Panja DPR sudah menjadwalkan agar RUU ini bisa diparipurnakan sebelum masa reses pada masa sidang lalu pada 2017.

“Tetapi kemudian pemerintah yang menunda sehingga pembahasan ini belum selesai,” tukas Romo Syafii kepada Kiblat.net belum lama ini.

Menurut dia, pihak pemerintah terus menunda RUU Terorisme ini diketok palu karena pemerintah pada dasarnya tidak menginginkan adanya definisi tentang terorisme dalam Undang-Undang.

“Karena kita terus bertahan dari DPR, pemerintah kemudian mengajukan usulan yang ukurannya sama sekali tidak relevan dengan definisi terorisme yang seharusnya,” kata dia.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengungkapkan sejumlah anggota Pansus RUU Terorisme melihat definisi terorisme itu secara standar sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta, di situ dijelaskan bahwa kejahatan terorisme itu punya motif dan tujuan.

Perumusan definisi terorisme juga diusulkan oleh Kapolri dan Panglima TNI, baik sejak zaman Gatot Nurmantyo maupun Panglima TNI yang baru dan Menteri Pertahanan.

Dilanjutkannya, pemerintah yang pada dasarnya tidak setuju ada definisi kemudian mengajukan rancangan definisi terorisme. Tetapi di dalamnya sama sekali tidak memuat motif dan tujuan.

“Kita pun bertanya apa yang membedakan antara teroris dan tindak pidana biasa? Pemerintah memang tidak bisa memberikan jawaban itu,” kata Romo Syafii.

Ia menduga pemerintah sebenarnya ingin diberi kebebasan untuk menetapkan siapa teroris dan siapa yang bukan teroris sesuka hatinya.

“Kita ingin Ingatkan bahwa di negara hukum sejatinya aparat di negara hukum tidak memiliki kewenangan apapun kecuali yang diamanahkan oleh hukum itu sendiri,” pungkas politisi Partai Gerindra ini. (iNews/kn)

Gabung Di Grup Telegram. KIK DISINI
Loading...

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Hukum

G+ Official

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
[KLIK 2X CLOSE]