Connect with us

Pengacara Senior: Pendukung ‘Pasal Penghinaan Presiden’ Silahkan ke Korea Utara

Hukum

Pengacara Senior: Pendukung ‘Pasal Penghinaan Presiden’ Silahkan ke Korea Utara

ISLAMINEWS – Semua orang tidak suka dihina, tetapi Presiden sebagai petugas rakyat harus siap dikritik. Untuk itu pasal penghinaan Presiden di Rancangan KUHP pasal 263-264 harus ditolak.

Penegasan itu disampaikan pengacara senior yang juga anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Habiburokhman. “Semua orang tidak suka dihina, tapi Presiden sebagai petugas rakyat harus siap dikritik. Tolak pasal penghinaan Presiden,” tegas Habiburokhman di akun Twitter @habiburokhman.

Bahkan, dengan tegas Kabid Advokasi DPP Gerindra itu meminta pendukung “pasal penghinaan presiden” pindah ke negara otoriter Korea Utara. “Pendukung pasal penghinaan Presiden monggo ke Korea Utara,” tulis @habiburokhman.

Tak hanya itu, pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ini menantang pendukung pasal penghinaan presiden untuk membuat rumusan yang jelas soal perbedaan “hinaan” dan “kritikan”.

“Pernyataan yang selalu diulang-ulang : hinaan beda dengan kritikan. Tapi coba buat rumusan yang jelas secara hukum soal perbedaannya, sulit atau bahkan gak bisa khan,” tegas @habiburokhman.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pasal penghinaan presiden di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berbeda dengan pasal contempt of parliament atau penghinaan terhadap parlemen di Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

“Ya sebenarnya harus dibedakan, kalau itu terkait merendahkan interpretasinya itu mungkin ini kan belum, apa didalami seperti apa penjelasannya,” kata Fadli seperti dikutip cnnindonesia (13/02).

Pasal penghinaan parlemen diatur di Pasal 122 poin k dalam UU MD3. Beleid pasal itu menyebut Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Fadli menilai Pasal 122 itu tidak mempersoalkan kritik atau masukan kepada parlemen. Menurutnya, kritik sekeras apapun kepada DPR tidak ada masalah. [iNews/itd]

Gabung Di Grup Telegram<>. @T.ME/ISLAMINEWSCOM
Loading...

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Hukum

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
%d blogger menyukai ini:
[Close Klik 2X]