Connect with us

Ramai-ramai Menolak Jokowi Jadi Presiden Lagi

Politik

Ramai-ramai Menolak Jokowi Jadi Presiden Lagi

ISLAMINEWS.com – Aksi menolak Joko Widodo untuk kembali menjabat Presiden RI pada 2019, ramai dikumandangkan. Ada yang secara terang-terangan, ada pula yang menolak Jokowi agar timbul kompetensi pada Pilpres 2019. Alasan penolakan, karena Jokowi belum merealisasikan janji-janji politiknya, antara lain soal utang luar negeri Indonesia yang kini membengkak, mencetak 10 juta lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi 8 persen, sekolah gratis, swasembada pangan, menurunkan tarif dasar listrik.

Di sisi lain berbagai dukungan juga disampaikan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk kembali memimpin Indonesia. Pasalnya, selama tiga tahun memimpin, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap mampu membuat perbuahan di bidang infrastruktur, sukses dalam kesejahteran masyarakat dan pemberantasan korupsi, dan bidang layanan kesehatan lebih baik dan terjangkau.

Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais secara gamblang menyebut partainya tak mungkin mendukung Jokowi. “Yang jelas, saya sudah ketemu pimpinan PAN, tidak mungkin mendukung yang ada sekarang ini supaya timbul kompetisi,” ujar Amien setelah menghadiri acara ‘Silaturahmi Tokoh Nasional Menuju Pilpres 2019’ di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018).

Tokoh nasional Sri Bintang Pamungkas juga menolak, bahkan tokoh prodemokrasi ini menggagas sebuah gerakan menolak Jokowi demi menyelamatkan bangsa dan negara. “Inilah bentuk demokrasi,” ujar Sri Bintang di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jl Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sri Bintang lalu menyebut nama Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai tandingan Jokowi. Menurut Sri Bintang, Sri Sultan adalah sosok yang tegas. “Asal bukan Jokowi presidennya. Mungkin di kalangan masyarakat kita lupa kita punya maharaja Nusantara, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono,” ujar Sri Bintang.

Penolakan terhadap Jokowi juga disampaikanPresidium 212. Para aktivisnya akan menggelar konvensi capres guna mencari rival untuk berkompetisi dengan Jokowi di ajang Pilpres 2019.

“Ini kerja demokrasi, paling tidak memberikan pencerdasan terhadap masyarakat. Bahwa ini lo, kita punya banyak stok pemimpin. Itu yang akan kita tunjukkan,” kata juru bicara Presidium Alumni 212 Aminuddin di Jalan Tebet Timur Dalam, Jaksel, Senin (12/3/2018).

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai juga kecewa dengan Jokowi yang tidak merealisir janji-janjinya. “Rakyat masih ingat dan sedang menantikan janji-janjinya. Jika tak mampu memimpin, Jokowi jangan maju Pemilihan Presiden 2019. Rakyat jangan sampai dikorbankan,” papar Pigai.

Janji-janji

Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menolak Jokowi untuk menjadi capres. Bahkan Ferdinand harus walkout atau meninggalkan ruangan saat Presiden Jokowi menyampaikan pidato di Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Sabtu (10/3/2018).

“Pada saat Beliau pidato saya memilih keluar dari ruangan. Itu adalah ekspresi kekecewaan saya dengan beliau yang tidak memenuhi janji politiknya pada saat pilpres dulu,” ujar Ferdinan.

Mantan relawan Jokowi di Bara JP ini menilai, banyak janji yang disampaikan Jokowi namun tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Misalnya, terkait utang luar negeri Indonesia yang kini membengkak. “Beliau dulu menekankan akan menolak utang luar negeri, tapi sekarang utang kita makin menjadi-jadi,” jelasnya.

Tak Signifikan

Sementara itu, pengamat politik dari Point’ Indonesia (PI) Karel Susetyo mengatakan, adanya sejumlah tokoh seperti Amien Rais, Sri Bintang, dan anggota Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang menolak Jokowi menjadi presiden Indonesia tidak siginifikan. Apalagi penolakan terhadap Jokowi yang dilakukan oleh para elit tersebut tidak berakar kuat di tingkat massa atau arus bawah. Sedangkan penolakan terhadap Jokowi juga ramai di media sosial (medsos) juga tidak bisa mewakili semua rakyat Indonesia.

“Sosmed kan selalu ramai setiap harinya. Dan itu (ramai di medsos) menurut saya sesuatu yang lumrah,” kata Karel Susetyo kepada Harian Terbit, Selasa (13/3/2018).

Karel menilai, sejumlah elit yang menolak Jokowi untuk memimpin Indonesia selama dua periode karena ketakutan yang dibuat-buat saja. Ketakutan para tokoh tersebut karena hingga saat ini Jokowi merupakan figur capres terkuat dibanding kandidat lain. Tidak heran dalam beberapa survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih sangat tinggi yakni dikisaran 74%. Hal tersebut menandakan publik masih menghendaki Jokowi untuk memimpin Indonesia 1 periode lagi.

“Tingkat kepuasan kinerja terhadap Jokowi tidak bisa dibandingkan dengan kandidat lain,” paparnya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin mengatakan, hak masyarakat untuk menolak Jokowi maju kembali dalam Pilpres 2019 mendatang. Namun hak Jokowi juga untuk maju kembali menjadi capres di 2019 guna memimpin Indonesia selama dua periode.

Ujang mengakui, Jokowi ditolak untuk menjadi capres dalam Pilpres 2019 mungkin karena kecewa terhadap kepemimpinan Jokowi selama ini. Apalagi ada sejumlah janji-janji kampanyenya yang belum ditepati.

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsudin Alimsyah mengatakan, harusnya tokoh – tokoh jangan mudah untuk menolak Jokowi selagi apa yang dilakukan Jokowi konstitusional. Karena bisa tidak demokratis juga tokoh – tokoh memaksakan kehendak menolak Jokowi. Namun yang harus diadvokasi adalah bukan soal menolak Jokowi tapi proses rekruitmennya yang transparan dan demokratis untuk mencari sosok selain Jokowi.

“Tidak karena ujuk-ujuk saja dicalonkan tanpa ada ruang publik mengetahui apa visinya terhadap kebangsaan,” ujar Syam, panggilan akrab Syamsudin Alimsyah. [iNews/htc]

Gabung Di Grup Telegram<>. @T.ME/ISLAMINEWSCOM
Loading...

Incoming search terms:

  • presiden 2019

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Politik

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
%d blogger menyukai ini:
[Close Klik 2X]