Connect with us

Rencana Investasi BPKH Pakai Tanah Wakaf Rakyat Aceh di Mekah Ditentang

Ekonomi

Rencana Investasi BPKH Pakai Tanah Wakaf Rakyat Aceh di Mekah Ditentang

ISLAMINEWS – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan berencana akan melakukan investasi di atas tanah wakaf milik rakyat Aceh di Mekah. Rencana itu mendapat penolakan dan ditentang kelompok pemuda Aceh.

Rencana investasi tersebut disampaikan anggota BPKH Anggito Abimanyu saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pertemuan yang dilakukan bersama Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Alwi Shihab di Istana Wakil Presiden, BPKH menyampaikan investasi berupa pembangunan hotel di tanah wakaf milik pemerintah Aceh di tanah suci.

“Kami akan melakukan kerja sama dengan IDB dan juga akan bertemu dengan beberapa pihak investor di Arab Saudi, untuk melakukan administrasi yang paling dekat adalah dengan tanah wakafnya Aceh di Mekah kemudian ada beberapa kesempatan-kesempatan investasi Arab Saudi yang lain,” ujar Anggito, Jumat (09/03/2018) seperti dikutip Republika.co.id.

Dalam waktu dekat BPKH akan melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Islamic Development Bank (IDB) dan beberapa investor terkait rencana investasi. Menurut Anggito, salah satu rencana investasinya dengan membangun hotel diatas tanah wakaf milik Pemerintah Aceh yang ada di Mekah.

Pemerintah Aceh memiliki tanah wakaf yang terletak sekitar 400 meter dari Masjidil Haram. Anggito menyebut tanah wakaf tersebut sudah diikrarkan untuk investasi. “Ikrar wakafnya sudah ada, dan sudah diinvestasikan oleh wakif di Arab Saudi, dan itu kita sedang proses negosiasi,” kata Anggito.

Dia menjelaskan dana haji yang sudah terkumpul saat ini mencapai Rp 102,5 triliun. Wakil presiden mengarahkan agar BPKH dapat menginvestasikan dana haji di Arab Saudi karena bisa menghilangkan risiko valas, dan imbal hasilnya cukup besar. “Jadi sepuluh tahun itu kalau kita berinvestasi di Arab Saudi bisa dimanfaatkan dan mendapatkan return atau nilai manfaat,” ujar Anggito.

Merespon rencana itu, Komite Persatuan Pemuda Aceh (KOPPA) menentang investasi di tanah wakaf rakyat Aceh. Rencana BPKH dinilai bertentangan dengan tujuan Habib Bugak Asyi, tokoh yang mewakafkan tanah tersebut untuk kepentingan jamaah haji Aceh.

“Kami Komite Persatuan Pemuda Aceh mewakili rakyat Aceh tidak setuju dengan rencana tersebut apapun alasannya. Dana haji saja bisa dibawa ke mana-mana, apalagi hasil invest di atas tanah wakaf Aceh nantinya,” kata Ketua KOPPA Abdul Jabbar melalui rilis tertulis, Sabtu (08/03/2018).

Jabbar mengatakan Tanah yang berjarak hanya 400 meter dari Masjidil Haram itu adalah waqaf dari Habib Bugak Asyi untuk kepentingan jamaah haji Aceh. Hal itu sesuai ikrar yang diucapkan di depan mahkamah syariah Arab Saudi. Dalam ikrar disebutkan, apabila suatu saat nanti tidak ada lagi jamaah haji Aceh maka tanah tersebut digunakan oleh pelajar yang berasal dari Indonesia.

“Tapi sampai saat ini masih ada jamaah Haji dari Aceh, maka itu tidak boleh diganggu gugat. Ikrar waqaf itu harus dijalankan sebagaimana amanah yang tersebut di dalamnya,” ujarnya

Jabbar menilai BPKH telah membuat keputusan sepihak tanpa meminta pendapat rakyat Aceh. Namaun, dia juga yakin Kerajaan Arab Saudi akan menjalankan kepercayaan dan amanah dari Habib Bugak Asyi. KOPPA juga berharap Pemerintah Aceh memaksimalkan pengelolaan seluruh tanah waqaf Aceh, baik di dalam maupun luar negeri, agar sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

Menurut Jabbar, hal itu penting dipahami bersama karena pihaknya telah mendapat informasi terkait adanya pembicaraan yang mengarah kepada investasi beberapa tanah wakaf Aceh di banyak lokasi. “Urusan bagi membagi antara Indonesia dan Aceh sudah dimulai sejak lama. Bangunan bekas PT. Arun menjadi saksi bisu bagaimana pemerintah Indonesia mengumbar janji-janji terhadap rakyat Aceh, Aceh jangan tertipu lagi dan BPKH atau Anggito jangan asal caplok,” tandasnya. [iNews/kbn]

Loading...

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Ekonomi

Gabung Grup Telegram

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
%d blogger menyukai ini:
[KLIK 2X CLOSE]