Connect with us

Wajib Pajak Orang Meninggal, Pengamat: Ambisi Rezim Danai Pembangunan Infrastruktur?

Nasional

Wajib Pajak Orang Meninggal, Pengamat: Ambisi Rezim Danai Pembangunan Infrastruktur?

ISLAMINEWS – Kewajiban melaporkan rekening orang yang meninggal dunia sebelum warisannya dibagi, dapat diartikan sebagai upaya negara yang masih membebani pajak orang yang telah meninggal.

Kesimpulan itu disampaikan pengamat politik Ahmad Yazid kepada intelijen (14/03). “Ini negara sampai mengurusi harta orang yang meninggal dan dimintai pajaknya sebelum dibagi warisannya. Ini seolah-olah negara ikut campur dan ‘meminta’ harta warisan,” tegas Ahmad Yazid.

Menurut Yazid, negara tidak perlu mengurusi pajak orang yang sudah meninggal baik sebelum atau sesudah harta warisannya dibagi. “Kalau orang meninggal hubungan dengan negara sudah putus. Kecuali yang meninggal itu punya hutang dan dibebankan kepada ahli waris,” papar Yazid.

Yazid menilai, aturan tersebut membuktikan bahwa negara butuh uang dengan cara yang “tidak baik”. “Semua dipajaki, tetapi hasil untuk rakyat tidak jelas juga,” papar Yazid.

Tak hanya itu, Yazid menduga, orang meninggal dibebani pajak terkait ambisi Pemerintahan Joko Widodo untuk pembangunan infrastruktur. “Tidak ada dana dan dibebankan kepada rakyat, bahkan kepada orang meninggal sekalipun,” pungkas Yazid.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan aturan lembaga keuangan (LK) yang diwajibkan melaporkan rekening milik wajib pajak (WP) orang yang sudah meninggal.

“Pelaporan warisan belum terbagi berupa saldo rekening tersebut adalah berdasarkan ketentuan dalam Common Reporting Standard (CRS) yang merupakan standar dalam pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEOI),” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.

Dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, kata Hestu, warisan yang belum dibagi juga merupakan subyek pajak yang harus didaftarkan sebagai Wajib Pajak tersendiri, menggantikan pewaris yang sudah meninggal dunia.  [iNews/itd]

Gabung Di Grup Telegram. KIK DISINI
Loading...

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Nasional

G+ Official

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
%d blogger menyukai ini:
[KLIK 2X CLOSE]