Connect with us

Wartawan Asing Kritik Jokowi yang Gemar Pencitraan

Nasional

Wartawan Asing Kritik Jokowi yang Gemar Pencitraan

ISLAMINEWS – Sebuah artikel yang mengkritik keras pemerintahan Jokowi terbit di Asia Times, media online berhahasa Inggris yang berbasis di Hong Kong. Penulisnya, John McBeth, wartawan kawakan dari Selandia Baru yang telah malang melintang meliput politik di Indonesia. Pada May 1979 ia bergabung dengan majalah Far Eastern Economic Review (FEER) yang ada di Bangkok. Di sana, pada tahun 1990-an dia menjadi kepala biro di Jakarta.

FEER terpaksa berhenti terbit pada 2004 dan McBeth tetap menulis bahkan lebih fokus mengamati perkembangan politik di Indonesia untuk koran Singapura, The Straight Times, sampai awal 2015. Selanjunya ia lebih banyak aktif sebagai wartawan freelance menulis untuk sejumlah media termasuk The Asia Times, The National (Abu Dhabi), The Nikkei Asian Review, The South China Morning Post, dan di blog resmi Australian Strategic Policy Institute: The Strategist. Kini, ia bersama istrinya Yuli Ismartono, wartawan Tempo yang kemudian menjadi humas PT Freeport, menetap di Bali.

Awal November lalu, McBeth merilis buku tentang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: The Loner: President Yudhoyono’s Decade of Trial and Indecision. Buku yang diterbitkan Straits Times Press Books mengisahkan 10 tahun kekuasaan SBY, hingga detil-detil yang tak terungkap di media. Buku ini membahas bagaimana Indonesia berusaha keluar dari berbagai krisis serta apa saja warisan SBY. Juga mengapa SBY gagal mewujudkan janji-janji politik yang pernah dikemukakannya. Tahun lalu McBeth merilisnya.

Artikel terbarunya yang dimuat di Asia Times berisi kritik terhadap gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang menurutnya lebih banyak melakukan pencitraan. Segera saja, artikel ini menjadi viral dan mengundang banyak komentar para netizen.

Elite Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla pun ikut berkomentar di akun Twitternya.

@ulil “John McBeth, wartawan kawakan dari Selandia Baru yg lama sekali meliput kawasan Asteng, termasuk Indonesia, menulis buku yg sangat kritis ttg pemerintahan SBY, “The Loner.” (2016). Kali ini dia menulis catatan kritis tentang pemerintahan Jokowi.”

Atau cuitan seorang warganet:

@elisa_jkt “Woah! Waow! Kalau ini ditulis di media lokal oleh jurnalis lokal, kira-kira apa yang terjadi?”

Membingungkan

Judul artikel McBeth memang cukup provokatif, yakni: Widodo’s smoke and mirrors hide hard truths. Ia menggunakan istilah smoke and morrors, sebuah idiom dalam Bahasa Inggris yang bermakna penipuan/pembohongan dan hide hard truths yang artinya menyembunyikan/menutupi kebenaran/fakta yang sebenarnya. Bahkan McBeth menggambarkan Jokowi sebagai pemimpin yang piawai menciptakan kebingungan dan membuat pencitraan sebagai strategi menjelang pemilihan presiden pada 2019.

Menurut dia Jokowi telah memanfaatkan media yang kebanyakan pro dirinya untuk membuat pencitraan seolah pemerintahannya berjalan baik-baik saja, walau sesungguhnya bukan itu yang terjadi.

Untuk mendukung hipotesanya, McBeth kemudian membeberkan sejumlah contoh termasuk negosiasi dengan perusahaan tambang raksasa Amerika Serikat Freeport McMoran Copper & Gold.

McBeth juga menyoroti proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung senilai 5,8 miliar dolar AS yang didukung sepenuhnya oleh Cina. Proyek yang digadang sebagai salah satu showcase program infrastruktur Jokowi yang ambisius ini, kini mangkrak karena tersandung masalah pembebasan tanah yang seharusnya telah dapat diantisipasi.

Jokowi hadir pada upacara groundbreaking pada Januari 2016, namun lima hari kemudian Menteri Transportasi Ignasius Jonan mengumumkan pemberhentian proyek tersebut karena ada sejumlah masalah yang belum selesai. Jokowi dan pemerintah Cina pun kecewa. Pada Juli tahun itu juga, di bulan yang seharusnya izin konstruksi proyek ini keluar, Ignasius, mantan CEO PT Kereta Api Indonesia, dicopot sebagai Menteri Perhubungan.

Presiden seharusnya belajar dari pengalaman sebelumnya ketika pada pertengahan 2015, ia juga menyaksikan upacara groundbreaking proyek pembangkit listrik senilai 4 miliar dolar di Batang, Jawa Tengah yang didanai pemerintah Jepang. Proyek ini tertunda cukup lama karena ternyata masih ada petani lokal yang menolak menjual tanahnya untuk pembangunan pembangkit listrik tersebut.

Lewat pengadilan, masalah ini bisa diselesaikan, tapi proyek pembangunan rel kereta api cepat hingga kini masih menggantung meski mentri BUMN Rini Soemarno telah ikut campur menyelesaikannya.

Kembali ke masalah Freeport. Nampaknya pemerintah membutuhkan upaya keras menyelesaikannya. Tahun lalu pemerintah Jokowi mengusulkan kerangka kerja perjanjian dengan Freeport yang dianggap sebagai sebuah kemenangan besar. Pemerintah meminta perusahaan tambang tersebut mendivestasi sahamnya sampai 51% ke perusahaan lokal.

McBeth menganggap langkah tersebut sebagai sebuah pertunjukan yang sangat baik di mata publik.

Mungkin seperti itu, tapi nampaknya tak banyak orang memperhatikan bahwa media-media lokal gagal mempertanyakan berapa sebenarnya nilai divestasi yang disepakati dan bagaimana kontrol manajemen diberlakukan. Negosiasi terus berlanjut dan berulang kali pejabat pemerintah mengatakan kesepakatan akhir akan tercapai sebentar lagi. Nyatanya, masih jauh dari yang diharapkan.

Pada akhirnya pemerintah seolah hendak menunjukkan dan mengatakan bahwa masalah Freeport mengalami kemajuan. Minggu lalu pemerintah pusat akhirnya mengumumkan telah menandatangani MoU yang berisi kesepakatan menyerahkan 10% saham Freeport Indonesia kepada pemerinah lokal di Papua.

Isu lain yang telah digunakan pemerintah untuk pencitraan adalah proyek gas alam Marsela di wilayah Indonesia bagian Timur. Jokowi bersikukuh ingin membangun fasilitas onshore pengolahan gas alam di sebuah pulau terpencil dan jarang penduduknya. Alasan yang bahkan bagi sejumlah politisi senior pun kurang dapat dimengerti.

Sementara perusahaan patungan Inpex dan Shell menganggap ide tersebut kurang realistis. Menurut mereka, yang masuk akal adalah membangun fasilitas offshore, karena kondisi bawah laut menunjang dan tidak adanya sarana infrastruktur yang mendukung jika dibangun secara onshore.

Meski nasib proyek tersebut masih belum jelas, pemerintah telah mengumumkan ke publik bahwa mitra usaha pemerintah di proyek tersebut sedang bekerja merancang pembangun fasilitas kilang onshore yang diharapkan rampung pada akhir tahun ini. Tidak ada bantahan dari Inpex maupun Shell.

“Pemerintah telah berbicara atas nama perusahaan, tanpa memberitahu apa pun kepada perusahaan tersebut,” kata salah seorang veteran di perusahaan minyak. “Itulah politik, tapi buat saya sebagai seorang industrialis, hal ini merepotkan.”

Hal serupa terjadi juga pada perusahaan minyak raksasa Perancis, Total, yang selama ini telah dengan sabar mengambil sikap diam ketika Pertamina, perusahaan minyak negara, meminta lapangan gas di Mahakam dikembalikan setelah kontraknya habis pada Desember lalu.

Selain itu McBeth juga menyoroti program swasembada pangan. Pada 2015, pemerintah dengan bangga mengumumkan bahwa impor daging sapi turun dari 31% menjadi 24%, tanpa ada yang mencatat bahwa konsumsi daging rata-rata orang Indonesia memang rendah, yakni hanya 2,7 kilogram per tahun, paling rendah di seluruh kawasan.

Setahun kemudian impor daging naik lagi menjadi 32% dan terus meningkat pada tahun berikutnya ke 41% dengan harga daging 10 dollar AS per kilo. Itu masih dianggap oleh sejumlah pejabat sebagai keberhasilan pemerintah Jokowi mencapai swasembada pangan. Ini mengingatkan kita pada rezim Suharto yang terus mengklaim keberhasilan program swasembada pangan, padahal hanya mitos belaka, karena sebetulnya yang berhasil baru sebuah perencanaan jangka panjang.

McBeth akhirnya menutup tulisan dengan mengatakan kenyataan yang pahit akhirnya akan muncul juga di permukaan. [iNews/ljc]

Loading...

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Nasional

Gabung Grup Telegram

Trending

Politik

Khazanah

Hukum

To Top
%d blogger menyukai ini: